Probolinggo (wartabromo.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah memutus pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Pro-kontra terjadi di masyakarat, apakah kedua kubu, yakni Jokowi dan Prabowo segera islah atau rekonsiliasi. Salah satu tokoh nasional, Mahfud MD pun mendesak keduanya untuk segera rekonsiliasi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, menilai pertemuan antar dua calon presiden tersebut amat mendesak untuk dilakukan. Mengingat pendukung kedua kubu, khususnya kalangan menengah ke bawah masih terlibat perang dingin. Terutama di media sosial melalui konten-kontek hoaks. Meski tensi politik ditingkat elit sudah mulai turun.
“Rekonsiliasi politik itu adalah suatu keniscayaan atau keharusan. Tapi rekonsiliasi artinya bukan harus bergabung. Artinya kembali ke posisi masing-masing untuk menyelamatkan negara berdasarkan konstitusi. Mau beroposisi di DPR silahkan, tapi mau bergabung juga boleh,” ujarnya usai menjadi pembicara seminar nasional bertema Islam Wasathiyah, Pancasila dan Ekonomi Syariah di Aula MA Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jumat sore (5/7/2019).
Mahfud mengatakan rekonsiliasi itu dapat dimulai oleh tokoh-tokoh di kedua kubu. “Sekarang rekonsiliasi itu sebenarnya sudah dimulai. Sekarang yang keras-keras itu tinggal sedikit, lebih banyak medsos ketimbang orangnya. Sekarang musim cyber army (perang siber). Sekarang tokohnya mulai berdekatan, termasuk antara pak prabowo dan pak Jokowi,” ungkapnya.
Usai memberikan wawasan kebangsaan kepada ratusan peserta seminar, Mahfud bergegas meninggalkan lokasi untuk bertolak ke Jakarta. Ia menolak berkomentar jauh terkait seleksi pimpinan KPK. “Ya mudah-mudahan memilih calon terbaik,” kata mantan ketua MK ini.
Sementara itu, Rektor Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton, Abdul Hamid Wahid, mengatakan proses demokrasi sudah selesai. Sehingga diharapkan masyarakat tetap membangun sistem demokrasi yang sudah berjalan saat ini. Bukan beralih ke sistem yang lain, di luar demokrasi Pancasila.
“Bagaimana saat ini membangun bangsa ini ke depan. Menjadi bangsa yang bersaing di dengan bang lain. Momentum ini harus dimanfaatkan, karena momentum tentang perebutan kekuasaan sudah selesai,” ujarnya. (saw/saw)
