Probolinggo (wartabromo.com) – Dua bulan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IV, Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Probolinggo kebingungan. Pasalnya dana perlengkapan atlet belum bisa dicairkan. Sehingga ratusan atlet terancam terlantar di lokasi pertandingan.
“Ada kesalahan nomeklatur Dinas Pemuda Olahraga, pariwisata dan kebudayaan (Disporaparbud). Tentu ini membuat kami tidak optimal dalam mempersiapkan akomodasi atlet dan official. Apalagi, Porprov dilangsungkan di 4 daerah, yakni Gresik, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban,” kata Sekretaris KONI Kabupaten Probolinggo, Chalid Abubakar, Selasa (30/4/2019).
Chalid mengatakan anggaran yang dimaksud sebesar Rp 265 juta. Dana itu direncanakan untuk akomodasi dan perlengkapan atlet dan official.
“Kabarnya ada kesalahan perencanaan. Yang mana, yang seharusnya tidak di-EO-kan (even organizer) di-EO-kan. Itu kan tidak boleh. Makanya pihak keuangan (badan keuangan daerah) tidak bisa mencairkan dana tersebut,” tuturnya lebih lanjut.
Padahal menurut Chalid, dana itu sangat dibutuhkan. Terutama untuk akomodasi, semisal penginapan atlet. Dimana hingga saat ini, KONI belum memesan tempat penginapan.
“Untuk penginapan, semisal hotel tentunya sudah dibooking oleh daerah lain. Sebab, ini kan agenda besar. Tentunya sudah dipersiapan. Tetapi kami ini masih kebingungan,” ujarnya.
Karena itu, KONi berharap agar segera ada solusi. Sebab, waktu pelaksanaan Porprov IV semakin dekat. “Jika dibiarkan tanpa ada solusi, maka tidak tahu lagi hendak berbuat apa. Kalau memang kami nalangi dulu ayo dibicarakan. Ini waktunya sudah dekat,” tandas Sekcam Banyuanyar ini.
Di lain pihak, Kepala Bidang Pemuda Olahraga Disporaparbud setempat, Teguh Kawihandoko mengakui memang asa kesalahan di nomenklatur. Untuk itu, pihaknya masih akan mencari solusi dalam waktu dekat.
“Memang ada kesalahan rekening. Jadi seharusnya tidak di-EO-kan, itu ada di rekening EO. Karena itu, tidak bisa dicairkan dan harus diajukan lagi pada Perubahan anggaran Keuangan(PAK),” ungkapnya.
Untuk saat ini, solusi terbaik yaitu mengurangi jumlah anggaran. Jika sebelumnya dianggarkan Rp 265 juta, maka dikurangi hingga berada di bawah Rp 200 juta, sekitar Rp 198 juta. Karena prosesnya akan lebih lama lagi.
“Kalau di bawah duaratus juta kan langsung PL (penunjukan langsung). Dan yang menerima PL itu, nalangi dulu uangnya. Sebab, untuk saat ini uangnya tidak ada. Ini juga masih dirapatkan,” kata Teguh. (saw/saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
