Probolinggo (wartabromo.com) – Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam skala besar membangunan infrastruktur jalan. Tujuannya untuk memperlancar arus ekonomi dan manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Pembangunan itu diiringi oleh program-program pemberdayaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Agar masyarakat desa mampu memberdayakan diri demi peningkatan taraf hidupnya.
Sejak digulirkannya Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Pusat, pada 2015 lalu, desa yang identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, serta kemiskinan, mulai berbenah. Seiring dengan kebijakan alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan. Sebab selama ini, desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Sehingga penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.
Akibatnya desa semakin terpinggirkan, sementara kota mengalami over population. “Guyuran DD diharapkan mampu mengubah wajah desa, minimal menghambat meledaknya arus urbanisasi di kemudian hari,” ungkap Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo, Syamsul Huda.
Tahun ini, 325 desa di Kabupaten Probolinggo mendapat kucuran DD sebesar Rp. 322.100.878.000. “Persoalan utama desa bukan sekedar tidak adanya anggaran. Tetap bagaimana mengubah sistem, mind-set dan perilaku masyarakat menjadi agenda krusial. Ketika persoalan ini belum teratasi, ditambah dengan masalah kualitas manusia yang masih terbatas, alokasi dana yang melimpah justru akan menimbulkan moral hazard baru di kalangan aparat desa. Sehingga menelurkan sejumlah program,” tuturnya.
Salah satunya dari beberapa program itu, berupa program penguatan pelaksanaan gotong royong. Esensinya menggali potensi di setiap desa. Nantinya akan dituntun dan advokasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk digali bersama. Disamping juga kebudayaan atau kebiasaan lokal, budaya gotong royong masyarakat di setiap desa tidak hilang atau terkikis karena kemajuan jaman.
Kemudian ada juga program pokjanal posyandu (kelompok kerja operasional posyandu). “Kami bersama OPD terkait melakukan pembinaan, pendampingan program hingga sampai ke kader posyandu dan LPP Desa. Yang tidak lain tujuan akhirnya menekan angka kematian bayi dan ibu untuk memacu angka IPM,” kata mantan Sekretaris Dinas Pendidikan ini.
Karena itulah, disiapkan program-program, pemberdayaan masyarakat agar punya skil. Supaya mereka bisa mandiri dengan keterampilan yang dimilikinya. Untuk pemberdayaan masyarakat tertinggal, diberi pelatihan-pelatihan peningkatan skill. Kemudian mendorong desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengerakkan perekonomian desa. Juga pengembangan pasar desa dan pembinaan msyarakat pesisir pantai.
Caranya, menurut Syamsul adalah dengan memaksimalkan penggunaan DD. Sebab program-program yang dirancang oleh DPMD, berkaitan erat dengan alokasi DD. Dinas, kata Syamsul, sifatnya mengarahkan agar penggunaan dana desa tepat sasaran, baik untuk pemberdayaan maupun pembangunan.
“Kegiatan ekonomi terpicu dan terpacu berkembang sesuai dengan potensi keunggulan desanya. Yakni dengan menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal. Kemudian diandalkan sebagai gerakan swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi wahana revitalisasi ekonomi daerah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan perekonomian masyarakat desa agar supaya masyarakat sejahtera,” tandas Syamsul. (saw/**)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
