Probolinggo (wartabromo.com) – Setelah 3 tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. WTP ini diraih di penghujung masa jabatan Walikota Probolinggo Rukmini.
Penilaian WTP ini, diterima Walikota Probolinggo Rukmini dari dari Plt. Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Ayub Amali di kantornya Sidoarjo, Kamis (31/5/2018). Opini WTP ini, diterima setelah BPK RI melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo tahun anggaran 2017.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, Imanto mengaku sangat bersyukur akhirnya Pemerintah Kota Probolinggo meraih WTP. Pasalnya, sudah tiga tahun Pemkot Probolinggo puasa WTP. Selama periode 2015-2017, Pemkot selalu mendapatkan opini WDP. Terakhir kali mendapat opini WTP adalah pada 2014 untuk tahun anggaran tahun sebelumnya.
“Bu Wali (Rukmini, red) selalu menekankan agar kita bisa meraih WTP. Namun selama ini kita belum mampu merealisasikan permintaan Ibu Wali. Alhamdulillah, dipenghujung masa jabatan Ibu Wali ini, kita berhasil meraih WTP,” kata Imanto.
Imanto mengatakan raihan WTP itu, bukan buah kerja tim dari BPPKAD saja. Melainkan juga berkat kinerja dari seluruh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkot. Meski mendapat WTP, Imanto menuturkan masih ada catatan dari BPK. Diantara pada Badan Layanan Umum Daerah, selain itu dana BOS dan pengelolaan aset daerah juga belum tersaji dengan baik.
“WTP ini tidak berarti kita sudah sempurna, kita akan terus membenahi hal-hal yang menjadi catatan dari BPK. Kita harap WTP ini akan terus berlanjut. Sebab selama ini kita dapat WDP dan berusaha semaksimal mungkin, namun ada hal-hal yang menjadi kendala utama kita. Setidaknya ada empat hal, diantaranya kita belum mampu menyajikan sistem akuntasi dengan baik,” tambah Imanto.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Rudi Abdul Ghofur, berharap Pemkot konsisten dan mampu mempertahankan kinerjanya. Sehingga tahun depan mendapatkan opini serupa. “Ada beberapa catatan dari BPK yang perlu dibenahi. Karena itu, kami berharap Pemkot terus memacu kinerjanya, sehingga nantinya tidak ada catatan dari BPK terkait laporan keuangan itu,” katanya. (saw/saw)