Probolinggo (wartabromo.com) – Nomor telepon kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Probolinggo, diblokir Telkom, karena menunggak selama 3 bulan. Akibatnya, petugas Damkar tak bisa menerima panggilan dan selalu ketinggalan informasi saat terjadi kebakaran di Kota Mangga ini.
Terblokirnya nomor hotline (0335) 421113 itu, dibenarkan oleh Puspito, Kasi Damkar Satpol-PP Kota Probolinggo, Minggu (1/4/2018). Ia mengatakan saat ini memang telepon kantor khusus menerima panggilan darurat itu tak berfungsi. Hal itu disebabkan tak terbayarnya tunggakan selama 3 bulan terakhir. Pemblokiran itu terjadi sejak dua bulan terakhir, karena pada Januari lalu pihaknya masih menerima telepon dari masyarakat.
“Kalau nominal rupiahnya tidak tahu karena telepon tersebut hanya dibuat menerima saja tidak dibuat untuk menelepon. Ya sebenarnya malu dan khawatir jika tetap seperti ini. Info kebakaran akan ketinggalan seperti yang terjadi di Tongas yang kebakaran lalu, hingga dikabari oleh pihak kepolisian melalui seluler pribadi,” ujar Puspito.
Menurut Puspito, terblokirnya nomor tersebut terjadi sejak kantor Damkar pindah ke jalan raya Panglima Sudirman atau sebelah barat kantor Pemkot Probolinggo. Ia berharap, bagian keuangan Satpol-PP membayarkan tunggakan itu. Sehingga, telepon itu terbebas dari blokir dan petugas dapat menerima laporan dari masyarakat.
“Sebelumnya urusan pembayaran nomor itu ada di kantor lama atau Dinas Pekerjaan Umum. Namun, sekarang kan kantornya berbeda karena Damkar susah masuk ke Satpol-PP,” kata Puspito.
Terkait hal itu, Kepala Satpol-PP Kota Probolinggo, Sudiman, mengaku baru mendapat info itu pada Kamis (29/3/2018). Atas hal itu ia berjanji akan dibayar Senin (2/4/2018). “Tahunya hari Kamis, untuk membayar pada Jumat atau keesokan kan hari libur. Besok atau paling tidak terbayar dalam waktu dekat, sudah terbayang lunas,” kata Sudiman, melalui selulernya.
Perlu diketahui sejak 3 bulan lalu kantor Damkar menempati eks Kantor Pengairan. Sebelumnya Kantor Damkar berada di Jl Hayam Wuruk yang satu kantor dengan Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. (fng/saw)