Probolinggo (wartabromo.com) – Setelah DPC PDI-Perjuangan, kini giliran DPC PPP Kota Probolinggo yang melaksanakan penjaringan bakal calon walikota (bacawali). Penjaringan ini dibuka sejak hari ini, Rabu (29/8/2017) hingga Sabtu (9/9/2017) mendatang.
Meski Pemilihan Walikota (Pilwali) Probolinggo, masih akan dilangsungkan pada Juni 2018 mendatang, rupanya sejumlah partai serius melakukan persiapan. Terbaru, PPP Kota Probolinggo mengikuti jejak PDI-Perjuangan, membuka penjaringan selama 12 hari. Sementara untuk pengembalian Formulir, sekaligus pemaparan visi-misi dilakukan sejak 11 hingga 22 September.
Menurut Ketua DPC PPP Kota Probolinggo, David Rosidi, langkah penjaringan dilakukan sesuai instruksi partai. “Kami ingin menjaring tokoh-tokoh terbaik untuk memimpin kota ini. Siapa saja boleh mendaftar, baik dari partai lain maupun dari internal partai. Calon yang terbaik nantinya akan kami usulkan ke DPP untuk mendapat rekomedasi,” ujar David kepada wartabromo.com.
Partai berlambang Ka’bah ini, akan menjaring sebanyak-banyaknya tokoh untuk diusulkan ke DPP partai. Kriteria penjaringan ini meliputi beberapa hal, diantaranya, beragama Islam, solid pada partai, berkomitmen pada penggunaan mesin partai, populer berdasarkan polling atau survey, memiliki dukungan riil dan lahir dari pemetaan politik partai.
“Usai pemaparan visi misi dan hasil survey, kami usulkan minimal 2 calon untuk mendapat rekomendasi dari DPP. Ya setelah tanggal 22 September itu,” kata David lebih lanjut.
Dengan mempunyai 3 kursi dari total 30 kursi di DPRD ini, PPP harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon.
Partai harus mencapai syarat 25 persen kursi DPRD (6 kursi). PPP berpeluang untuk berkoalisi dengan beberapa partai, yakni Partai Golkar (5 kursi), Partai Nasdem (4 kursi), PKB (4 kursi), Partai Gerindra (3 kursi), PPP (3 kursi), Demokrat (2 kursi) dan PKS (1 kursi).
Tokoh yang akan mendaftar melalui partai ini, baik posisi Walikota atau Wakil Walikota, akan dibebani biaya sebesar Rp.10 juta. Dana sebesar itu, akan dipergunakan sebagai operasional partai saat memperkenalkan calon tersebut dengan PAC, Ranting dan simpatisan partai.
“Ini bukan mahar, karena di partai kami tidak mengenal mahar politik. Dana itu akan dipergunakan untuk kepentingan calon tersebut saat bersosialisasi dengan kader dan simpatisan kami,” ujar Bendahara DPW Jatim, Mahdi, saat melakukan monitoring pembukaan penjaringan Bacawali. (fng/saw)