Begitulah Firman Murtado, bukan siapa-siapa tapi sok gedhe endas. Sibuknya ngalah-ngalahi presiden dalam “mengurus” negeri ini. Ngalah-ngalahi bupati apalagi camat. Kalau bupati saja masih sempat karaoke dan selfie, Firman Murtado malah tak pernah pokro sebagai kepala keluarga demi mengurus negara. Cintanya terhadap anak istri tak ada apa-apanya dibanding cintanya terhadap NKRI. Siapa saja macam-macam terhadap NKRI, akan digasak. Orang sering khawatir ia diculik oleh agen rahasia Ethiopia karena ceplas-ceplosnya di warung kopi.
Belum reda kemarahnnya setelah gagal mendapat fatwa Resolusi Ngamuk dari Gus Hafidz, buka-buka sosmed ia mendapat Siti Tukiyem cari perkara. Siti Tukiyem, anggota Dewan –katanya sih—Perwakilan Rakyat itu bilang ingin menulisi Sang Saka Merah Putih dengan huruf Arab dan memajangnya di rumah. Sudah negeri ini carut marut. Jotosan sak koncoan bisa kapan saja terjadi, malah ada anggota Dewan –katanya sih—Perwakilan Rakyat bikin “kontropersi”.
Maka, sudah bisa ditebak kalau Firman Murtado akan maiduh entek ngamek kurang nggolek anggota dewan yang bohai semlohai, ginuk-ginuk dan zemoq itu. Apa hak Firman untuk maiduh? Ia adalah rakyat Indonesia! Kebebasan untuk maiduh orang dilindungi undang-undang, maiduh boleh dilakukan oleh siapa pun, dan konon pada hakikatnya rakyat jelata seperti Firman Muratdo adalah jeragan para pejabat seperti Siti Tukiyem. “Suara rakyat adalah suara Tuhan,” jarene ngono.
Dengan pulsa gratisan, Firman Murtado menelepon Siti Tukiyem. Kenapa berani menelepon, kok tidak langsung menghadap saja? Lho, tadi kan sudah jelas kalau Firman Murtado itu jeragannya? Lagi pula kalau disowani ke kantor atau kediamannya, bisa disangka mau minta sumbangan. Firman Murtado bisa semakin loro ati karena disuruh “kembali besok” sama satpam.
“Mbak, apa maksud sampeyan mau nulisi bendera merah putih dengan tulisan Arab?” katanya di telepon tanpa foreplay, eh basa-basi.
“Karena xjss bsgwohw bsousps….tut! tut! tut!” telepon mati. Diteleponnya lagi Siti Tukiyem.
“Hallo, hallo. Mbak apa benar sampeyan mau menulisi bendera merah putih dengan tulisan Arab?” tidak seperti menjelang nyaleg dulu, telepon Siti Tukiyem sangat sulit dihubungi.
“Benar, mas. vijeibfk 0vspfn nveojdgf….tut! tut! tut!”
Tak putus asa, Firman Murtado kembali menelepon Siti Tukiyem. Ini masalah gawat darurat, kalau tidak diurus, tidak menutup kemungkinan NKRI bisa dedel duel seperti Suriah dan Irak. Untungnya sinyal segera membaik, suara Siti Tukiyem segera terdengar jelas.
“Tolong jelaskan, apa maksud sampeyan mau nulisi sang saka merah putih dengan tulisan Arab? Bahkan sampeyan menantang, akan ngeyel kalau dilarang?”
“Saya muslim, mas. Maka boleh dong saya menuliskan “jimat” di atas bendera negara kecintaan saya?” jawab Siti Tukiyem di seberang sana. Suaranya serak-serak basah seperti operator telepon yang sering pasang iklan di koran kuning.
“Kalau begitu caranya mbak, merah putih tak bisa disebut bendera persatuan nantinya. Sebab semua orang bisa menorehkan apa saja yang dianggapnya keramat. Penganut Gatoloco akan membubuhi gambar aneh-aneh, penganut Dharmogandul memasang gambar bayi bajang, misalnya. Yang fanatik Juventus akan membubuhi logo tim itu. Yang diam-diam menganut atheis, kebingungan mau pasang gambar apa. Dan gawat kalau pengagum berat “situs blokiran” ingin memasang identitasnya juga. Gambar apa nantinya hayo? Dan karena saya orang Jawa, mengagumi filsafat Jawa dan terus terang saya penganut rasis, saya juga berhak dong bikin bendera batik?”
“Dengan segala hormat mbak, mohon jangan rasis begitu. Mbah Hasyim Asy’ari, kurang agamis bagaimana beliau? Tak egois menulis lafdhul jalalah di atas sang saka. Bung—lelananging jagat—Karno tak memasang gambar banteng. Bahkan Tuan Tan Malaka tak memasang logo seperti yang dipasang di bendera Cina. Sudahlah, kita sudah sepakat memilih bentuk negara sekuler, eh demokrasi. Kita sepakat kalau urusan agama dan negara sudah di-talak tiga-kan. Soal sembahyang, silahkan lakum dinukum waliya din dengan cara masing-masing. Tapi soal bernegara, semua harus sepakat NKRI. Bukankah bagi sebagian orang, bernegara jauh lebih penting daripada beragama?”